Istri Ketua Umum Partai Demokrat, Annisa Pohan, turut andil mendukung sang suami dalam menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Annisa meminta para netizen yang ada di Twitter untuk ikut menyimpan bukti dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Dokumen tersebut diunggah Annisa lewat akun Twitter pribadinya @AnnisaPohan, Senin (8/3/2021).
Ada total tiga lembar dokumen yang diunggah oleh istri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini. Dokumen tersebut juga disebut sebagai bukti yang telah disahkan oleh Kemenkumham untuk Partai Demokrat. "Untuk jaga jaga mohon teman teman bantu catat dan save ini AD & ART Partai Demokrat tahun 2020 yang perubahannya disahkan oleh Kemenkumham pada 18 Mei 2020," tulis Annisa dalam cuitannya.
Diketahui KLB Demokrat telah dilaksanakan di Deli Serdang Sumatera pada Jumat (5/3/2021) kemarin. Dari Hasil KLB tersebut memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sebagai ketua Umum Partai Demokrat. Diwartakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan lima boks kontainer kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3/2021).
Berkas tersebut diterima oleh Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian. "Saya berterima kasih kepada Bapak Dirjen AHU, Bapak Cahyo dan jajaran Ditjen AHU yang telah menerima kami dengan baik, memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus harapan," ungkap AHY dikutip dari tayangan Kompas TV. Ia menambahkan bahwa laporan yang disampaikannya tidak hanya secara verbal, tetapi juga dalam bentuk dokumen atau berkas otentik.
Total ada lima kontainer berisi dokumen yang telah AHY siapkan. "Ada lima kontainer yang kami siapkan, untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) yang mengklaim telah melakukan KLB 5 Maret 2021 di Deliserdang memang benar benar ilegal dan inkonstitusional," ungkap AHY. Berkas berkas tersebut berupa konstitusi Partai Demokrat serta AD/ART yang telah disahkan oleh Kemenkumham pada Mei 2020 lalu.
"Juga kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan Kongres V Partai Demokrat 15 Maret 2020 yang berlangsung dengan demokratis dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM." "Berkas berkas ini untuk melengkapi data dan fakta yang kami kumpulkan, bahwa yang terjadi di Deliserdang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun," imbuhnya. AHY pun yakin jika Kemenkumham memiliki integritas dan bisa bertindak secara obyektif menggunakan data, bukti dan fakta yang telah disampaikan.
"Penyelenggaraannya, panitianya, pesertanya, semua tidak sah berdasarkan konstitusi partai kami," ujarnya. AHY menyebut ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat. "Tapi lebih dari segalanya, kami ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita."
"Mudah mudahan kebenaran akan abadi, semuanya terang benderang, dan semoga keadilan dapat kita nikmati bersama," ungkapnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengantar berkas legalitas ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021). Tujuannya adalah untuk meminta Kemenkumham menolak kepemimpinan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, yang dilaksanakan pada Jumat (5/3/2021).
"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik, untuk menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak," ucap AHY dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Senin (8/3/2021). Ia juga meminta kepada Kemenkumham agar bisa menyatakan KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang adalah kegiatan ilegal. "Tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambilalihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal," imbuhnya.
AHY turut didampingi sejumlah kader Partai Demokrat dan 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia. AHY bersama rombongan tiba di kantor Kemenkumham sekitar pukul 10:35 WIB, setelah sebelumnya berkumpul di kantor DPP Partai Demokrat, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
