politik - Tookoffice.com

dan Silmy Karim Cocok Isi Pos Menteri Ini Budi Arie Relawan Jokowi Sebut Hilmar Isu Reshuffle

April 19, 20210

Isu Reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju semakin menguat belakangan ini. Seiring hal tersebut, salah satu organisasi Relawan pendukung Presiden Jokowi Komite Rakyat Nasional (KORNAS) Jokowi memiliki pandangan terkait hal itu, ada beberapa pos menteri menurut Kornas yang harus di reshuffle. Ketua Umum KORNAS Jokowi Abdul Havid Pernama menyampaikan bahwa keinginan Presiden Jokowi yang akan membentuk nomenklatur kementerian yang baru Kemendikbud Ristek dan Kementerian Investasi patut di apresiasi dan didukung. “Tentunya kita dukung keputusan presiden tersebut. Dan, seandainya Nadiem Makarim yang menjabat Kemendikbud Ristek diperlukan wakil menteri (wamen) yang mumpuni. Kami melihat track record Hilmar Farid yang bisa mendampingi Mas Menteri,” kata Havid saat dikonfirmasi, Senin (19/4/...

Nasional

Annisa Pohan Ajak Netizen Ikut Simpan Bukti Dokumen AD/ART Partai Demokrat Dukung AHY Tolak KLB

admin

March 8, 20210

Istri Ketua Umum Partai Demokrat, Annisa Pohan, turut andil mendukung sang suami dalam menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. Annisa meminta para netizen yang ada di Twitter untuk ikut menyimpan bukti dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Dokumen tersebut diunggah Annisa lewat akun Twitter pribadinya @AnnisaPohan, Senin (8/3/2021). Ada total tiga lembar dokumen yang diunggah oleh istri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini. Dokumen tersebut juga disebut sebagai bukti yang telah disahkan oleh Kemenkumham untuk Partai Demokrat. "Untuk jaga jaga mohon teman teman bantu catat dan save ini AD & ART Partai Demokrat tahun 2020 yang perubahannya disahkan oleh Kemenkumham pada 18 Mei 2020," tulis Annisa dalam cuitannya. Diketahui KLB Demokrat telah dilak...

Nasional

Airlangga Hartarto Tegaskan Partai Golkar Tolak Revisi UU Pemilu

admin

March 6, 20210

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah pernyataan politik di penghujung penutupan Rapimnas I Partai Golkar, Sabtu (6/3/2021). Satu di antara pernyataan politiknya adalah bahwa Golkar menolak revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, Golkar mendukung pemilu serentak digelar pada 2024. "Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024," ujar Airlangga, di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (6/3/2021). Keputusan itu, kata Airlangga, diambil demi terjaganya stabilitas politik di Tanah Air. Diharapkan rentang waktu hingga pemilu serentak 2024 dapat membuat pem...